Tak Paraf Surat Penyusunan Pra RKA, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Diberhentikan

Tak Paraf Surat Penyusunan Pra RKA, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Diberhentikan
Serah terima jabatan dari Kepala BKAD Lembata Christianus Rimbaraya yang diberhentikan kepada Plt Kepala BKAD Lembata Paskalis Ola Tapobali di ruang rapat kantor Bupati Lembata, Rabu, 27 Oktober 2021.

Lembatanews.com – Christianus baru menjabat Kepala BKAD selama delapan bulan setelah dilantik Bupati Lembata almarhum Eliaser Yentji Sunur pada 24 Februari 2021 yang lalu.

Rimbaraya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata dinonjobkan atau diberhentikan dari jabatan oleh Bupati Lembata Thomas Ola Langodai. Ia diberhentikan hanya gara-gara tam membubuhkan paraf pada surat penyusunan pra RKA. Padahal, pada saat itu, ia sedang bertugas di KPPN Larantuka, Kabupaten Flores Timur

Christianus Rimbaraya, putra Kedang kelahiran Desa Mampir, Kecamatan Omesuri kepada media ini, Rabu, 27 Oktober 2021 malam menilai, pemberhentian dari jabatan oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) dinilainya tidak prosedural karena ia merasa tidak melakukan kesalahan fatal selama menjabat.

Ia juga mengatakan, jika ia melakukan kesalahan, seharusnya terlebih didahului teguran lisan, diikuti teguran tertulis, batu dilakukan pengambilan berita acara pemeriksaan (BAP). Namun, dalqm kejadian yang dia alami, prosedur itu sama sekali tidak dilalui dan tiba-tiba ia dipanggil oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Lembata Paskalis Ola Tapobali untuk di-BAP.

“Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 saya menerima surat panggilan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Lembata. Saya tidak tahu masalahnya karena hanya disampaikan pelanggaran atas PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil,” kata Cristian Rimbaraya.

Selanjutnya, kata dia, dalam proses pemeriksaan ternyata ada masalah karena ia tidak membubuhkan paraf atau fiat pada surat penyusunan Pra RKA. Dengan alasan tidak mengikuti rapat yang terjadi pada 18 Oktober 2021.

Padahal, kata Christianus Rimbaraya, pada saat itu ia berada di luar daerah dalam tugas kedinasan ke KPPN Larantuka, Kabupaten Flores Timur. Sehingga, pada 19 Oktober 2021 saat surat penyusunan pra RKA itu diajukan, maka ia menyampaikan  kepada Sekretaris TAPD untuk melakukan proses fiat.

“Dalam perjalanan tidak ada info balik ke saya atas hal yang dipandang salah dimaksud. Info balik bisa berupa perintah lisan atau tertulis sekaligus sebagai langkah koordinasi untuk penyempurnaan dokumen tersebut. Sebenarnya hal sepeleh tersebut dapat diatasi dengan langkah koordinasi dan komunikasi yang baik oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekda. Pertanyaan, apakah langkah tersebut tidak bisa digunakan dan haruskah dengan satu satunya jalan melalui pemeriksaan?”

Adapun hal yang disoroti, katanya, adalah terkait penentuan pilihan indeks surat yang pada akhirnya disepakati dan digunakan indeks dari BKAD.

Selanjutnya, terang Rimbaraya, berdasarkan keputusan Bupati Lembata Nomor 616 Tahun 2021 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lembata, maka ia lalu diberhentikan dan selanjutnya bekerja sebagai pelaksana pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lembata.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, PP Nomor 11 Tahun 2017 dan PP Nomor 17 Tahun 2020 waktu mutasi untuk Pimpinan Tinggi Pratama adalah dua tahun. Jika dihubungkan dengan masalah sekecil di atas yang dapat diselesaikan hanya dengan tingkat koordinasi, maka tidak seharusnya diambil keputusan untuk diberhentikan dari jabatan.

Pria kelahiran Desa Mampir, 16 November 1979 dilantik menjadi kepala BKAD Kabupaten Lembata pada 24 Februari 2021. Sebelumnya ia menjabat Kasubag Pelaporan Keuangan 2009 – 2011, Kasubag Keuangan PU 2011 – 2013, Kabid Anggaran 2013-2014, Kabid Anggaran dan Perbendaharaan 2014 – 2017, Kabid Anggaran 2017-2020, Sekretaris BKAD 2017 – Februari 2021, merangkap Plt Kepala BKD Oktober sampai dengan Desember 2020, Plt Kepala BAPENDA tanggal 1 Januari – 23 Februari 2021 dan Plt Kepala BKAD  tanggal 1 Januari – 23 Februari 2021. Ia dilantik menjadi Kepala BKAD Lembata dalam usia 41 tahun.

Padahal, selama dalam perjalanan telah bekerja bersama-sama untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan NTT atas LKPD Kabupaten Lembata TA 2020. Hal tersebut merupakan pencapaian target RPJMD 2017 – 2022 yang termuat dalam RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lembata.

Sampai saat ini, koordinasi kerja untuk mempertahankan opini WTP tetap dijalankan dengan baik.

Menurutnya, harus memahami keuangan daerah secara mendalam dahulu baru bisa mengimplementasikam pekerjaan dengan tahapan pekerjan yang benar dengan menyambung siklus keuangan daerah karena BKAD sebagai OPD yang menjalani pekerjaan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran daerah, penatausahaan keuangan daerah, barang miliik  daerah, dan pelaporan keuangan daerah.

Sementara itu, Sekda Lembata Paskalis Ola Tapobali belum berhasil dihubungi. Media ini mencoba mengirimkan pesan WhatsApp namun tak kunjung direspons.

Serah terima jabatan dari Kepala BKAD Christianus Rimbaraya kepada Plt Kepala BKAD Paskalis Ola Tapobali telah dilakukan pada Rabu, 27 Oktober 2021 di ruang rapat kantor Bupati Lembata. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *