Tak Semua Kuota Ditebus, Kemampuan Penyalur Diragukan

Tak Semua Kuota Ditebus, Kemampuan Penyalur Diragukan
Konferensi pers di ruang kerja Ketua DPRD Lembata Petrus Gero, Kamis (30 Januari 2020).

 

Lembatanews.com – Sesuai penjelasan BPH Migas pada saat rapat kerja dengan pemerintah Kabupaten Lembata dan dihadiri DPRD Lembata, menjelaskan, kuota BBM untuk Kabupaten Lembata tahun 2019 yakni premium dialokasikan 5.276 Kiloliter (KL), realisasi yang ditebus penyalur sebanyak 4.486 Kl. Ada sebanyak 791 KL yang tidak ditebus oleh penyakur atau distributor.

Selanjutnya untuk minyak tanah dari kuilota yang ditetapkan sebanyak 2.602, terealisasi sebanyak 2.100 KL. Terdapat sebanyak 502 KL yang tidak ditebus oleh distributor atau oenyakur. Sedangkan solar dari kuota 2.131 KL, realisasi 2.190 KL atau melampaui.kuota sebanyak 59 KL.

Terhadap kondisi seperti itu, Ketua Komisi 2 DPRD Lembata Laurensius Karangora saat jumpa pers di ruang ketua DPRD Lembata, Kamis (30 Januari 2020) menilai, persoalan BBM di Kabupaten Lembata yang menimbulkan antrean panjang pada APMS Lamahora, Kecamatan Nubatukan sebenarnya bukan terjadi karena kelangkaan BBM. Akan tetapi, terjadi karena kuota yang diberikan untuk Kabupaten Lembata tidak semuanya ditebus oleh penyalur dalam hal ini PT Hikam.

“Problem BBM di Lembata adalah adanya indikasi kekurangan BBM yang diistilahkan kelangkaan, dan apakah diidentifikasi kelangkaan atau tidak itu yang harus dipastikan,” tegas Laurensius Karangora.

Menurut dia, jikalau kuota dialokasikan dan tidak ditebus penyalur maka seharusnya tidak bisa diklaim sebagai kelangkaan. Karena yang dialokasikan BPH Migas tidak semuanya ditebus oleh penyalur khusus bensin dan minyak tanah.

“Jadi harus diidentifikasi secara benar akar persoalannya di mana. Karena, dalam.pertemuan dengan BPH Migas, mereka tak mau nyatakan BBM di Lembata langka karena tidak semua kuota ditebus sampai akhir tahun anggaran,” tegasnya..

Ia menduga, mungkin saja pengusaha penyalur BBM mempunyai masalah finansial yang tidak bisa menebus semua kuota untuk Lembata. Karenanya, dia mengimbau kepada penyalur untuk terbuka kepada publik. Sebab, selama ini selalu diinfor.asikan kelangkaan karena armada angkutan Sembilan pilar takmdiberinizjnmlabuh tambat.

Ia bahkan mensiyankir bahwa selama ini ada praktik penebusan BBM ada uang pihak lain yang dititipkan lewat penyalur. Sehingga, ketika tiba ada BBM yang dibawa menuju ke gudang penyimpanan pengusaha, karena saat ditebus juga ada uang milik pengusaha yang dititipkan.

Ketua DPRD Lembata Petrus Gero mengatakan, BPH Migas dalam waktu dekat akan menurunkan tim ke Lembata untuk melakukan pengawasan, termasuk melakukan survei kemungkinan adanya sub penyalur BBM di Lembata.

Saat ke BPH Migas, kata Gero, pihaknya juga memperjuangkan kuota BBM bersubsidi karena banyak pandangan kuota BBM kurang. Pada kesempatan itu, BPH Migas menjelaskan kuota BBM untuk Lembata tahun 2019 yang tidak semuanya ditebus oleh penyalur. BBM jenis premium dan minyak tanah ada yang tidak ditebus oleh pengusaha penyalur akibatnya terkesan langka.

Karenanya ia akan berkoordinasi untuk kembali mengundang penyakit BBM dan dua SPBu serta APMS untuk rapat dengar pendapat guna mengecek kebenaran informasi tersebut. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *