Tiba di Lembata, Mobil Pajero Diserahterimakan, Benarkah Harganya Rp559 Juta per Unit?

Tiba di Lembata, Mobil Pajero Diserahterimakan, Benarkah Harganya Rp559 Juta per Unit?
Sekretaris DPRD Lembata Burhanudin Kia menerima penyerahan mobil dari PPK Abdu Rahman Kadir disaksikan Branch Manager PT Bosowa Berlian Motor Cabang Kupang Arfan Rawuaten, di areal parkir DPRD Lembata, Kamis, 4 Juni 2020.

 

Lembatanews.com – Tiga unit mobil Pajero yang diadakan Sekretariat DPRD Lembata untuk tiga pimpinan DPRD Lembata telah tiba di Lembata pada Rabu, 3 Juni 2020. Mobil seharga Rp559 juta per unit itu telah diserahterimakan dari pihak penyedia kepada Pejaat Pembuat Komitmen (PPK) dan telah pula diserahterimakan dari PPK kepada pengguna anggaran dalam hal ini Sekretaris DPRD Lembata.

Pantauan Lembatanews.com di gedung Peten Ina, Kamis, 4 Juni 2020, tiga unit mobil Pajero yang dibeli untuk tiga pimpinan Dewan itu telah diparkir di area parkir halaman belakang gedung Peten Ina.

Setelah dokumen serah terima dipersiapkan oleh PPK, lalu dilangsungkan Serah terima barang. Pertama Serah terima dari Branch Manager PT Bosowa Berlian Motor Cabang Kupang Arfan Rawuaten selaku penyedia barang kepada PPK Abdu Rahman Kadir. Selanjutnya, PPK menyerahkan kepada Sekretaris DPRD Lembata Burhanudin Kia.

Sekwan Burhanudin KIA menjelaskan, mekanisme dan proses pengadaan mengacu pada regulasi, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yakni merujuk pada standarisasi sarana dan prasarana kerja daerah. Sesuai regulasi ini, standar pengadaannya merujuk pada CC, yakni untuk Kesehatan DPRD 2.500 CC dan untuk wakil ketua DPRD 2.200 CC

Namun, Slsetelah panitia melihat di e-katalog tidak ada lagi produksi untuk 2.500 CC, maka diambil standar antara 2.200-2.400 CC dan yang diadakan saat ini adalah 2.400 CC. Dengan harga Rp558 juta per unit dengan total tiga unit mobil yakni sebesar Rp1,677 miliar

“Dokumen kontrak seperti itu, yang melaksanakan PPK dan panitia pengadaan. Sebagai pengguna anggaran sudah menyerahkan kewenangan kepada PPK, jadi kalau ada harga diler Rp486 juta per unit itu sudah kewenangan PPK yang negosiasi dengan diler,” katanya

Dijelaskannya, kontrak kerja pengadaan tiga unit mobil itu dilakukan pada 19 Februari 2020 lalu sebelum keluarnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

Setelah serah terima dari PPK, kata Burhanudin Kia, selanjutnya akan diserahkan kepada penguasa barang yakni Bupati untuk ke.udian diatur penggunaannya atau peruntukannya dengan peraturan bupati.

“Setelah ini akan serahkan kepada Bupati sebagai penguasa barang,” terang Burhanudin.

Terkait informasi bahwa harga mobil Rp486 juta per unit yang diterima media ini dibantah keras PPK dan Branch Manager PT Bosowa Berlian Motor Cabang Kupang.

Arfan Rawuaten mengatakan, soal negosiasi harga tidak ada kaitan dengannya dan bukan dia yang melakukan. Negosiasi harga dilakukan oleh PPK dengan LKPP.

Lagipula, harga mobil yang didatangkan itu sesuai nilai kontrak yang telah ditandatangani antara pihaknya dengan PPK. Harga sebesar Rp559 juta per unit itu sudah termasuk PPN dan PPh, ongkos transportasi dari Kupang ke Lewoleba, serta pengurusan surat-surat kendaraan.

Dijelaskannya, harga yang dikontrakkan itu lebih rendah dari harga komersial di pasaran karena untuk pemerintah pajak ya lebih rendah daripada pembelian perseorangan.

PPK Abdu Rahman Kadir mengatakan, harga mobil Pajero yang dibeli itu harganya berdasarkan e-katalog dan merupakan harga resmi pemerintah.

Sebelumnya Bupati Lembata Eliaser Yentji Sunur mengatakan, tiga mobil yang diadakan Sekretariat DPRD Lembata itu sudah tiba di Lewoleba dan akan diatur pemanfaatannya.

Diakuinya, dalammpengafaan mobil Pajero itu tidak.melihat CC tapi dari harga. Namun, jika melihat sesuai aturan, sebenarnya tidak.mungkin mobil ketua sama dengan mobil operasional bupati dan wakil bupati,

“Semua aset ada kewenangan di bupati, kalau tidak sesuai aturan akan ditarik kembali dan jalan sesuai aturan dan kalau tidak sesuai akan anggarkan sesuai regulasi di tahun depan,” katanya.

Ia mengakui, kontrak yang dibuat dalammpengafaan mobil pimpinan Dewan itu tanpa memperhatikan regulasi. Saat itu ia sempat memerintahkan dibatalkan. “Namun sudah jalan dan mobil sudah ready tinggal kirim ke Kulang, sehingga anggarkan dua kendaraan wakil sebelum covid, di tengah jalan dianggarkan operasional.kepadala daerah sehingga covid maka dibatalkan, operasional bupati dan dua untuk Dewan. Jadi yang sudah dibeli tinggal dimanfaatkan sesuai aturan.

Sehingga, tiga unit mobil yang diadakan itu menurut rencana satu unitnya untuk Ketua DPRD, satu unitnya untuk operasional Bupati, dan satunya lagi untuk Sekda yang selama ini menggunakan mobil Inova. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *