Tolak Pemberlakuan Tarif Baru, Pedagang Pasar Pada Datangi Kantor Bupati Lembata

Tolak Pemberlakuan Tarif Baru, Pedagang Pasar Pada Datangi Kantor Bupati Lembata
Para pedagang saat tiba di kantor Bupati Lembata dan bernegosiasi dengan Satpol PP sebelum diterima berdialog, Rabu, 12 Februari 2020.

 

Lembatanews.com – Lembata Pemerintah Kabupaten (PemkabP Lembata menaikkan tarif sewa los pasar di Pasar Pada melalui revisi Perda menuai protes. Ratusan pedagang Pasar Pada di Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata yang tidak terima rencana itu melakukan aksi protes d Ngan mendatangi kantor Bupati Lembata dan kantor DRRD Lembata.

Para pedagang tidak menerima rencana penaikan itu karena sejak awal proses pembentukan Perda, para pedagang sama sekali tidak dilibatkan terutama pada saat konsultasi publik. Selain itu, tingginya tarif sewa los pasar tidak ditunjang dengan fasilitas yang disiapkan pemerintah di Pasar Pada.

Saat mendatangi kantor Bupati LrmbataL RabuP, 12 Februari 2020, parappedagang yang dikoordinir oleh Abdul Gani Korebima diterima untuk berdialog. Utusan para pedagang kemudian berdialog di ruang  Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Seta Lembata.

Dialog dipimpin Sekretaris Daerah Lembata Paskalis Ola Tapobali didampingi para Asisten sekda, Kepala Dinas Koperindag, dan Kabag Hukum Setda Lembata.

Abdul Gani Korebima, koordinator pedagang pada kesempatan itu mengatakan, kedatangan para pedagang ingin bertatap muka dan menyampaikan sejumlah persoalan yang dialami selama ini. Persoalan utama yang disampaikan yakni terkait pemberlakuan Perda yang merupakan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2015 terkait penaikan tarif sewa dan retribusi pasar.

Dialog para pedagang d Ngan pemerintah dipimpin Sekda Paskalis Ola Tapobali didampingi para Asisten Sekda.

 

Sesuai Perda yang baru, sewa los pasar permanen ditetapkan sebesar Rp500 per meter per hari naik dari sebelumnya Rp200 per meter per hari.

“Kalau rata-rata satu los berukuran 4 x 5 meter, maka rata-rata sewa per bulan sebesar Rp600 ribu dan per tahun sebesar Rp7 juta. Harga sewa sebesar itu  jelas sangat memberatkan masyarakat,” tegas Korebima.

Keberatan.para pedagang, yerangnyat, karena saat ini di Pasar Pada sangat sepi. Jika pasar sepi sangat berpengaruh pada pendapatan pedagang. “KAlai dibebankan dengan biaya sewa yang tinggi, jelas akan sangat menyulitkan apalagi rata-rata pedagang harus menyetor pinjaman di bank,” katanya.

Selain pasar yang sepi, terang Korebima, keberatan para pedagang juga karena kenaikan tarif sewa tidak diimbangi penyediaan fasilitas di Pasar Pada. Saat ini, toilet untuk para pedagang saja tidak pernah diperhatikan. Lampu pasar juga tidak memadai, juga keamanan pasar yang tidak diperhatikan. Bahkan, meteran listrik  milik Pemda di kantor pasar pun sering diisi pulsanya oleh para pedagang.

Muhamad Darwis, pedagang Pasar Pada lainnya mengatakan, kenaikan retribusi diakui sangat perlu untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.

“Kami tidak menolak. Kami dukung hanya kenaikan terlalu tinggi dan  bisa memberatkan kami. Kalau bisa naik bertahap. Jadi kami minta pemerintah perhatikan kami,” kata Darwis.

Sekda Lembata Paskalis Ola Tapobali mengatakan, sebagaimana disampaikan Abdul Gani, Perda retribusi jasa umum dan salah satunya retribusi pelayanan pasar sudah mulai sejak 2013, dan berubah sudah tiga kali. Tarif awal sesuai tabel ada sekian jenis yang ditetapkan, pertama kios atau toko yg disiapkan pemerintah, los pasar permanen dan semi permanen dan darurat yang dibangun pedagang. Semuanya sudah diatur dengan tarifnya masing-masing

Perda, lamjutnya sudah dibahas dan ditetapkan dan sudah diasiatenain  Kemendagri. Jika disetujui maka akan ditetapkan dan diterapkan. Kedatanganmpara pedagang ini pada tahapan persiapan penetapan menunggu proses asistensi jadi masih ada peluang karena akan disempurnakan. Sehingga, aspirasi ini akan didiskusikan lagi dengan Dewan.

Soal ssosialisasi dalam konsultasi publik, diakui kehanya melibatkan camat dan desa baru disosialisasi lanjut ke bawah. Dan aspirasi kembali bertahap ke pemerintah. Ke depan, harus disosialisasikan ke kelompok sasaran. Ia mengatakan, hal yang disampaikan itu menjadi masukan ke depan agar kelompok sasaran  harus diikutsertakan dalam konsultasi publik agar tepat sasaran.

Selain ke kantor Bupati, para pedagang juga mendatangi gedung Dewan. Mereka diterima dan berdialog dengan Komisi 2 DPRD Lembata. Komisi 2 kemudian mengeluarkan dua rekomendasi, pertama mendorong Pemkab untuk merevisi muatan Perda Retribusi Pasar sesuai kondisi riil, karena pelaku pasar tidak dilibatkan dalam konsultasi publik. Kedua,  segera digelar rapat kerja bersama Pemkab untuk membahas aspirasi pedagang terkait retribusi, fasilitas dan pelayanan petugas.

Kapalagi Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Lembata Gabriel Bala Wafat mengatakan, dinas sudah berniat melseluruh fasilitas Pasar Pada, akan tetapi kondisi anggaran belum mencukupi. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *