Warga Desa Balauring Pertanyakan Perkembangan Laporan Dugaan Penyelewengan Keuangan Desa

Warga Desa Balauring Pertanyakan Perkembangan Laporan Dugaan Penyelewengan Keuangan Desa
Ilustrasi

 

Lembatanews.com – Warga Desa Balauring, Kecamatan Omesyri, Kabupaten Lembata pada Kamis, 17 September 2020 mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Lembata. Kehadiran tiga warga Desa Balauring ini untuk mengecek perkembangan penanganan laporan mereka atas dugaan penyelewengan dana di Desa Balauring yang diduga dilakukan oleh mantan kepala desa berinisial RI yang saat ini menjabat anggota DPRD Lembata dari daerah pemilihan III.

Yusran Guhir, warga Desa Balauring kepada wartawan usai bertemu jaksa Kejari Lembata, Kamis, 17 September 2020. menjelaskan, dugaan penyimpangan itu sudah dilaporkan sejak 24 Februari 2020 yang lalu. Untuk itu, ia bersama dua warga lainnya mendatangi kantor Kejari Lembata untuk mengecek perkembangan penanganan kasus yang dilaporkan mengingat hingga saat ini belum ada pemberitahuan dari kejaksaan soal kemajuan penanganannya.

Di kejaksaan, terangnya, mereka bertemu Kepala Seksi Intel Kejari. Karena hanya diminta dua orang perwakilan, maka ia bersama penasehat hukum Juprianus Lamabelawa yang masuk bertemu jaksa.

“Setelah bertemu, saya sampikan jaksa bahwa kami hadir untuk tahu perkembangan karena sejak lapor sampai sekarang sepertinya diam saja,” kata Guhir.

Kepadanya dan Lamabelawa, jaksa menyampaikan bahwa dia pejabat baru tapi pada 16 Maret 2020 lalu pihak Kejari sudah bersurat ke Inspektorat Lembata untuk meminta dilakukan audit investigasi. Namun, sampai sekarang belum juga ditanggapi oleh Inspektorat.

“Artinya memang LHP sudah ada tetapi kita juga butuh lebih akurat jadi minta Inspektorat sebagai APIP untuk investigasi,” kata Guhir mengutip Kasiel Intel Kejari.

Mengingat belum adanya tanggapan dari Inspektorat, maka Kasidatum Kejari telah menyurati Rusliudin Ismail untuk memberikan keterangan mengingat di dalam LHP sudah jelas sehingga jaksa hendak menagih pengembalian kerugian daerah.

Setelah itu, pihaknya juga bertemu Kasidatum dan meminta diberikan kepastian waktu penanganan kasus yang dilaporkan.

“Permintaan saya harus ada deadline waktu kapan. Karena kepala desa Balauring sudah buat tagihan sampai empat kali tapi beliau tidak indahkan. Tapi Kasidatum sampaikn bahwa itu rahasia,” kata Guhir.

Sementara itu Mursini, warga Desa Balauring lainnya mengatakan, masyarakat desa sangat menyesalkan penanganan kasus yang begitu lamban.

“Kalau masyarakat kecil curi ayam langsung diproses dan disel. Apalagi ini korupsi. Makan uang desa. Lalu makan dan kembalikan lalu tidak dipenjarakan. Hukum seperti apa. Saya tanya begitu mereka diam dan tidak bicara lagi,” tegas Mursini.

Menurutnya, tindakan mantan kades Balauring sudah jelas-jelas sangat merugikan masyarakat. Karenanya pihaknya sangat menyayangkan jika nanti hanya diberi kesempatan mengembalikan kerugian dan tidak diproses hukum.

“Kalau hanya ganti (uang) dan tidak diproses hukum ini seperti apa. Jadi harus dipenjarakan agar ada efek jera. Kalau tidak nanti ke depan kades yang lain juga bisa lakukan hal yang sama. Kan mereka prinsip makan uang dulu, kalau diproses tinggal ganti saja,” tegasnya.

Karena itu, lanjutnya, kehadiran mereka untuk meminta agar kendati uang kerugian dikembalikan tetapi proses hukum terhadap pelaku harus tetap dilakukan.

Diharapkan pula agar kejaksaan bisa mempercepat prosesnya dan transparan agar diketahui oleh masyarakat.

“Dokumen LHP audah jelas dan tinggal diproses saja. Mau apalagi. Dokumen ini pemerintah yang bikin lalu langgar lagi itu kan lucu. Sekecil apapun dia RT sekalipun juga dia pemerintah,” tandas Mursini.

Sesuai LHP, kerugian yang harus dikembalikan sebesar Rp68,968 juta. Pemerintah Desa Balauring sudah menyurati yang bersangkutan sebanyak empat kali. Tagihan pertama.pada 24 Mei 2016, kedua 29 Juni 2016, ketiga pada 1 Agustus 2016, dan keempat pada 3 Agustus 2016. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *