Warga Jontona Desak Bupati Copot Penjabat Kades

Warga Jontona Desak Bupati Copot Penjabat Kades

Lembatanews.cim – Warga Desa Jontona, Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata meminta Bupati Lembata Eliyaser Yentji Sunur mencopot Penjabat Kepala Desa Jontona Damianus Dudeng yang diduga telah menyelewengkan dana desa. Selama ini ia selalu berlindung di balik Bupati dan seolah dia jago dan tidak bisa diselesaikan.

Hal itu disampaikan Lukas Lasan dan Egenius Guna, warga Desa Jontona saat hendak bertemu Penjabat Sekda Lembata, Senin (24 September 2019).

Lukas Lasan mengatakan, dana desa tahap pertama senilai kurang lebih Rp200 juta yang telah dicairkan untuk membiayai sejumlah kegiatan ternyata tidak dapat terlaksana. Walaupun dana sudah dicairkan seluruhnya, namun hingga kini realisasi fisik pekerjaan di Desa Jontona, tidak ada sama sekali. Sedangkan dana u rekening tinggal Rp600 ribu lebih.

Lukas Lasan menegaskan, terdapat sejumlah item.kegiatan yang telah direncanakan seperti kegiatan peningkatan sanitasi permukiman senilai Rp40,331 juta, kegiatan peningjatan sarana prasarana milik desa senilai Rp100,771 juta. Selain itu dialokasikan dan untuk peningkatan kapasitas aparatur senilai Rp5,4 juta dan pengembangan sistem administrasi /keuangan dan aset desa berbasis data digital senilai Rp7,6 juta.

Namun, empat item kegiatan ini sama sekali tidak ilaksanakan. Bahkan, pekerjaan fisik belum.dimukai sama sekali. Pasir dan kerikil sedikit pun belum ada di lokasi pekerjaan.

Menindaklanjuti persoalan itu, kata Lukas, camat sudah berinisiatif menggelar klarifikasi dan berita acaranya sudah dibuat.

“Namun hingga batas waktu yang disepakati sesuai berita acara klarifikasi dengan camat pekerjaan fisik tak juga direalisasikan. Malah, pada 20 September, penjabat Kades menyerahkan uang kepada TPK senilai Rp44 juta,”tegas Lukas.

Penjabat Kepala Desa Jontona Damianus Dudeng yang dihubungi mengakui bahwa dana sudah dia serahkan kepada TPK dan mereka sudah mulai melakukan pekerjaan.

Ia juga.membantah telah menyalahgunakan dana desa seperti yang dituduhkan warga.

“Bukan penyalahgunaan terlambat mulai saja hanya karena lokasinya ada pending karena kasus,”” kata Dudeng. (tim lembatanews)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *